catatan: esai ini pertama kali terbit di zine sosbudpol SPÄTKAPITALISMUS edisi kedua (Desember 2015).
“Piye? Isih penak jamanku, toh?” Sebuah jargon sarkastisyang biasanya disematkan di bawah gambar Pak Harto mesem sambil melambaikan tangan. Ilustrasi yang ramai tampil di berbagai medium: hadir di stiker-stiker, di belakang truk-truk pengangkut barang, hingga di kaos-kaos. Tiada yang tahu siapa yang memantik, ia seolah hadir begitu saja. Ilustrasi tersebut hadir di tengah kegamangan dan kekarutmarutan politik bangsa, krisis ekonomi dunia, ancaman konflik horizontal (jika hendak saya tegaskan, konflik lintaskeyakinan) – intinya, di tengah-tengah kehidupan global yang semakin sulitdipermanai.
Mereka malas melawan, malas memikirkan pemikiran kritis atau gerak perlawanan tandingan sehingga akhirnya merindu masa lalu yang dulu-dulu. Dan apabila ada hal yang paling mereka gembor-gemborkan, tentulah keberhasilan rezim Orde Baru (Orba) menjamin ketersediaan pangan rakyatnya: swasembada pangan ijo royo-royo gemah ripah loh jinawi. Orba sedemikian mencengkeram sedemikan mengakar. Sampai di urusan makan saja bangsa ini menolak move on. Layaknyapara aktivis mahasiswa yang menolak move on dari keberhasilan senior-seniornya pada Peristiwa ’98. Betapa lapar bisa membutakan mata hati.
Adalah Antonio Gramsci, ilmuwan politik Italia yang pemikirannya tentang kekuasaan dan hegemoni kerap dijadikan rujukan. Hegemoni versi Gramsci mengajarkan pada kita bahwa dalam melaksanakan praktek kekuasaan, negara – selain melalui praktek dominasi yang bersifat koersif – sebagai otoritas tertinggi kehidupan berbangsa juga menginfiltrasi alam kesadaran warganya melalui praktek-praktek ideologis yang kian lama diterapkan kian dianggap sesuatu yang wajar. Sesuatu yang taken for granted. Gramsci menyemai pemikirannya dari postulat Frederich Engels tentang kesadaran palsu kelas pekerja yang dibombardir negara lewat ilusi-ilusi ideologis. Ilusi ideologis di sini bisa berbentuk paham dogmatis agama, buai semu nasionalisme, atau dalam praktek Orde Baru, tentang bagaimana irama Pembangunanisme ala Soeharto bersesuaian dengan semangat zaman. Kelas tersubordinasi atau rakyat kebanyakan tersebut akhirnya menjalankan dan memaknai hidup lewat cara yang senada dengan kepentingan penguasa. Manut, patuh, tunduk.
Padahal, model pembangunan ala Soeharto begitu tajam dikritik karena sifatnya yang melulu mementingkan angka pertumbuhan kuantitatif, bukan kualitas menyeluruh kehidupan rakyatnya. Selain itu, surplus ketersediaan beras yang diagung-agungkan sebenarnya merupakan bentuk kekerasan budaya hegemonis Orde Baru yang lain. 4 sehat, 5 sempurna. Bangsa yang besar adalah bangsa yang makanan pokoknya nasi. Dus, pemerintah menyingkirkan komoditas pangan yang bertahun-tahun dikonsumsi masyarakat Indonesia di belahan Timur dan Tengah, yaitu komoditas sagu dan jagung.[I]
Dalam bingkai kapitalisme versi Soeharto, kebijakan harus diterapkan secara sistemis-represif sehingga pengalaman dia dalam dunia militer sukses membawa mesin Orde Baru bergerak hingga tiga dasawarsa, termasuk dalam kebijakan penanaman padi ini. Menurut penuturan guru saya Jarot Triyogo,[II] bukan hanya komoditas padi yang wajib ditanam petani, tapi Orba juga memaksakan agar para petani menggunakan metode penanaman (sawah irigasi) dan penggunaan bibit tertentu. Mereka yang menolak akan diberi cap komunis: sebuah stigma yang di era Orba bisa mengakibatkan pupusnya nyawa seseorang.[III]Gerakan kaum tani pun tentu saja (dibuat) impoten dalam usahanya menggalang solidaritas dan menghadang kekejaman negara. [IV]
Intensifikasi pertanian dijadikan dalih sehingga komoditas dan metode pertanian tertentu diutamakan, sementara yang lain dianggap sebagai penentangan terhadap derap pembangunan. Pemerintah memaksa petani untuk menanam bibit tanaman yang mampu dipanen tiga kali dalam setahun. Sekilas hal tersebut terlihat wajar, namun bibit-bibit hasil persilangan tersebut memiliki dampak negatifnya tersendiri.
Di sisi kultural, proses penanaman ini menyebabkan tercerabutnya nilai-nilai sosiokultural warisan nenek moyang yang memandang bertani/berkebun sebagai lakugerak luhung dalam usaha menghormati alam. Sementara di sisi ekonomi, bibit-bibit rekaan International Rice Research Institute (IRRI) tersebut membuat petani tergantung sebanyak dua kali kepada pemerintah. Pertama, bibit hanya pemerintah yang menyediakan. Kedua, bibit-bibit ini ternyata memiliki ketergantungan tersendiri terhadap pestisida yang ketersediaannya hanya dimiliki negara (dalam perkembangannya, pasar bibit, pupuk dan pestisida juga dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan transnasional).
Swasembada pangan yang hanya berjalan lima tahun tersebut ternyata tidak berdampak positif bagi kesejahteraan petani. Malahan, menyengsarakan petani karena tenaga mereka diperas demi memenuhi kebutuhan orang kota (baca: pusat).
***
Di Indonesia, beras adalah komoditas inelastis, yaitu komoditas yang tingkat permintaannya tidak akan terpengaruh oleh naik turunnya harga. Fenomena ini diperhatikan betul oleh pemerintah dan tengkulak atau borjuis rente. Kadang kita tak habis pikir, bagaimana negara yang subur ini begitu gemar mengimpor beras (dalam kadar keprihatinan yang sama, mengimpor kedelai, gula, sapi, dll). Kebetulan, dewan redaksi SPÄTKAPITALISMUS dihuni oleh dua putra Maluku, kawan Rizal dan kawan Galang. Melalui kesaksian Rizal, saya menyimpulkan bahwa di Ternate pun generasi yang hidup hari ini adalah generasi yang sehari-hari memakan nasi. Padahal menurut penuturan Galang, di tanah kelahiran mereka itu sagu dapat tumbuh tanpa dirawat. Ucapan yang mengafirmasi nyanyian Koes Plus di lagu Kolam Susu, “ … tongkat kayu dan batu jadi tanaman.”
Hal yang dialami dua kawan kita ini tentu juga terjadi di bagian-bagian lain Indonesia (selain Jawa, Kalimantan dan Sumatera yang memang secara historis memakan nasi). Jawanisasi pola makan oleh Orba ini akhirnya sesuai dengan watakserakah kapitalisme, yaitu komodifikasi. Komodifikasi, menurut begawan Ilmu Ekonomi Adam Smith, merupakan segala produk (materil-nonmateril) yang diciptakan untuk memenuhi nilai tukar, bukan nilai guna. Segala sesuatu yang terkomodifikasi, pada akhirnya dapat dianggap sebagai permasalahan sosial (Ritzer, 2004).[V]
Gambaran mudahnya, jika masyarakat Cina dan Jepang – atau masyarakat Asia Timur dan Tenggara secara general – memakan sagu dalam kesehariannya, maka komoditas yang menjadi sasaran pokok program swasembada pangan Orba adalah sagu, bukan beras. Syahwat untuk bermain di pasar internasional inilah yang kemudian menghasilkan petaka karena saudara-saudara kita di bagian Timur dan Tengah Indonesia kadung terbiasa makan nasi, sementara di sana pola bercocoktanam yang ideal dan lazim dilakukan adalah berkebun, bukan bersawah. Kebutuhan terhadap beras menjadi kebutuhan nasional sementara hampir 50% areal persawahan berada di Jawa – jumlah yang terus mengalami penyusutan karena sawah-sawah diubah menjadi area properti – sementara gerakan alternatif seperti diversifikasi pangan justru meredup.
Padahal, selain beras, Indonesia memiliki ketergantungan yang juga tinggi terhadap gandum. Tingkat ketergantungan negara terhadap impor gandum hampir mencapai 100% karena secara geografis wilayah Indonesia tidak cocok untuk ditanami gandum. Bisa, namun membutuhkan investasi modal dan kesungguhan yang tidak sedikit. Gandum adalah komoditas penting yang bisa diolah menjadi roti, biskuit, dan mie yang biasa kita makan sebagai pengganti nasi.
Dan jika dirunut, siapa pemilik Indofood, pihak yang paling bertanggungjawab memopulerkan mie instan? Liem Sioe Liong orangnya. Kroni Soeharto yang menurut Richard Robison telah memainkan perselingkuhan antara bisnis dengan kekuasaan sejak ia memasok kebutuhan logistik untuk Kodam Diponegoro di akhir 50-an.[VI] Kelak saat Soeharto naik tahta, Liong dianugerahi berbagai kemudahan akses sehingga tak heran jika kerajaan bisnisnya bisa menggurita. Salah satunya adalah saat ia direstui Soeharto untuk memonopoli impor gandum dan mengolahnya menjadi tepung terigu (PT. Bogasari) dan mie instan (Indofood).
Kita menganggap pengonsumsian roti atau mie bisa menjadi langkah untuk meminimalisir ketergantungan pada beras. Sementara pada hakikatnya, dua komoditas tadi dihasilkan oleh beban impor negara yang besar. Berdasarkan laporan United State Department of Agriculture (USDA) pada Mei 2012, impor gandum Indonesia berada di kisaran 7.1 juta ton, terbesar kedua di dunia. Kembali lagi pada ucapan Ritzer, komodifikasi menghasilkan masalah sosial baru. Memroduksi sesuatu di tanah sendiri selalu lebih baik ketimbang mengimpornya dari negara lain. Alangkah kayanya khazanah masakannasional jika kemudian papeda, hipere, jadah tempe, atau tiwul berkembang menjadi makanan pokok alternatif. Oleh Orba kita ‘dipaksa’ mengudap nasi; oleh kilau globalisasi kita ramai-ramai memakan roti, ramen, donat, pizza dan pasta.
***
Amartya Sen, ekonom peraih nobel itu menyatakan bahwa krisis pangan bukan semata disebabkan oleh kelangkaan lahan dan lesunya pertumbuhan produksi pangan. Yang paling utama, menurut Sen (1999: 162), adalah ketidakmampuan masyarakat dalam membeli komoditas pangan untuk mencukupi kelangsungan hidupnya:
Undernourishment, starvation, and famine are influenced by the working of the entire economy and society – not just food production and agricultural activities.[VII]
Lebih lanjut ia mengomparasi kasus krisis pangan di negara-negara sub-sahara Afrika dengan India. Yang pertama masih dipimpin oleh pemerintahan otoriter, yang kedua telah menerapkan sistem demokrasi multipartai. Bisa ditebak, krisis pangan tidak pernah terjadi di India. Kesimpulan tersebut Sen ambildengan melihat kasus bencana kekeringan parah melanda dan mengakibatkan hilangnya pekerjaan masal (persisnya di Maharashtra pada 1973). Bencana dapat diatasi karena pemerintah India menciptakan 5 juta lapangan kerja temporer yang menghasilkan dampak tidak terjadinya kenaikan angka kematian yang signifikan dan kasus kekurangan gizi yang parah – meski lebih dari 70% area pertanian di India mengalami penurunan produksi.[VIII]
Insentif politis – sebagai oposisi dari insentif ekonomis – dalam bentuk pemilihan umum, sistem multipartai, dan jurnalisme investigatif (kebebasan berpendapat) menurutnya merupakan peran penting demokrasi dalam mencegah krisis pangan. Dalam pemerintahan otoriter, kelompok oposisi dikontrol, pers dibungkam. Sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah tidak diawasi dan dikritik. Mengaitkannya dengan resistensi versi Gramsci: perlu ada tindakan-tindakan alternatif dari kaum intelektual dan aktivis dalam menghadang hegemoni kultural negara. Gramsci, pemuda penyakitan yang terpekur prihatin atas ketimpangan yang terjadi antara Italia Utara dengan Selatan, besar di rezim fasis Benito Mussolini. Ideologi dominan harus dilawan dan menurutnya, rakyat biasa tidak akan mampu menciptakan gagasan revolusioner-emansipatif.
Berlainan dengan Marxisme ortodoks, Gramsci bersikap anti terhadap positivisme dan determinisme ekonomi. Ranah ide (ideologi, gagagasan, atau pemikiran) juga memiliki potensi kekuatan untuk mendobrak dominasi kelas borjuis. Bisa dikatakan, Gramsci kembali‘berpulang’ ke paham Hegelian.
Di sinilah saya menyadari peran penting intelektual – dalam istilah Gramsci, kaum intelektual organis –dalam membangkitkan kesadaran rakyat dengan cara yang tidak kaku, menggurui, dan vandalis. Saat isu impor beras kembali mencuat misalnya, yang mahasiswa pikirkan bukanlah kapan dan di mana saat yang tepat untuk menggelar aksi demonstrasi dalam mengkritik kebijakan tersebut (sambil membakar ban pula!). Aktivisme atau pergerakan mahasiswa perlu turun ke jalan dalam semangat yang lain: memberdayakan rakyat sambil terus belajar dan memikirkan ‘aksi’ tandingan dalam melawan praktek hegemonis penguasa.
Hegemoni warisan Orba yang menciptakan ketergantungan rakyat terhadap nasi belum juga berhasil dipangkas pemerintahan-pemerintahan selanjutnya. Di sinilah peran intelektual, budayawan, dan LSM dalam memopulerkan gagasan-gagasan tandingan terkait isu pangan nasional. Melalui suatu cara yang menurut Gramsci, “An idea is not efficacious unless it is expressed in some way artistically – that is, in particular manner.”
Kesadaran tentang pangan alternatif bisa membuat rakyat kreatif untuk membudidaya dan memopulerkan sajian tandingan. Toh,20 tahun lalu tidak ada yang terpikir bahwa sushi dan waffle bisa begitu santai dikunyah rakyat Indonesia. Hal serupa, saya pikir, bisa juga terjadi pada tiwul dan papeda. Dalam penerapannya tidak perlu mencanangkan target muluk. Keterbukaan selera terhadap makanan nasional bisa menjadi titik pijak untuk kembali mencintai kekayaan sosiokultural bangsa.
[I] Martin Manurung, “Mengupas Tuntas Masalah Beras”, Indoprogress, 21 Februari 2007, diakses 18 desember 2015 https://indoprogress.com/2007/02/mengupas-tuntas-masalah-beras.
[II] Selain dari perbincangan dengannya, esai ini juga terinspirasi oleh kuliah yang disampaikan Dr. Erna Ermawati Chotim di kelas Teori-Teori Pembangunan di semester genap 2013-2014.
[III] Di ranah budaya pop, untuk menyebut salah satu contoh, Ayu Utami dengan kegetiran yang indah menggambarkan perlawanan petani terhadap program intensifikasi pertanian dalam novel Maya (Kepustakaan Populer Gramedia, 2013).
[IV] Ratu Selvi Agnesia, ”Perjuangan Tak Berujung Kaum Tani”, Akarpadinews, 7 September 2015, diakses 18 Desember 2015 https://www.akarpadinews.com/read/humaniora/perjuangan-tak-berujung-kaum-tani.
[V] George Ritzer, “Social Problems: A Comparative International Perspective”, dalam George Ritzer (ed.), Handbook of Social Problems: A Comparative International Perspective (California: Sage Publications, Inc, 2004).
[VI]Richard Robison, Indonesia: The Rise of Capital, (Singapore: Equinox Publishing, 2009). Hal 259-260.
[VII] Amartya Sen, Development as Freedom, (New York: Alfred A. Knopf, Inc.,1999). Hal 162.
[VIII] Ibid, 169-170.
