Wilayah Republik Indonesia terdiri dari 13.466 pulau, merentang sepanjang 95.181 km garis pantai, yang merupakan garis pantai terpanjang nomor dua sedunia. Tetapi kebudayaan Indonesia bukanlah kebudayaan maritim: hal yang mengenaskan mengingat negeri ini merupakan arsipelago terbesar di dunia.
Rasa ironi pun kembali tertuang di ribuan tulisan, terucap di ratusan seminar dan kelas, namun menguap begitu saja karena bangsa kita senantiasa melupa. Bukan maksud meratap-ratap, dan hendaknya tidak seperti demikian tulisan ini terbaca; kita butuh lebih dari sekadar niat untuk memaksimalkan potensi kelautan negara kita.
Maka wajar jika kita kembali berkaca pada sejarah, yang berurat-mengakar walau dirasa semakin terkubur. Kita memang butuh belajar kembali dari tuah rempah-rempah yang perannya telah terbonsai. Ia diingat sebagai penyebab utama kedatangan bangsa-bangsa penjajah ke nusantara belaka.
Para pengelana, penyebar agama, hingga penjajah yang mengerumuni nusantara pada dasarnya memiliki kesamaan: keberanian menyongsong tantangan alam yang dirangsang oleh eksotika nabati dalam rupa rempah-rempah terutama cengkih, pala, bunga pala, serta lada.
Rempah-rempah, sebagaimana tertera dalam Sejarah Rempah: Dari Erotisme sampai Imperialisme (2011) karangan Jack Turner adalah magnet yang mempunyai serbaneka kegunaan. Rempah-rempah dipakai untuk menyemarakkan perjamuan makan di Eropa abad pertengahan, meningkatkan gairah seksual, upacara dan ritual berbagai agama, hingga membalsam raja-raja.
Rempah-rempah adalah saksi bisu berbagai peradaban dunia, yang jejaknya dengan absah telah dibuktikan ribuan ahli. Salah satu darinya, lada, adalah yang terpopuler dan acap kita gunakan sehari-hari. Coba anda cicipi; anda pasti sontak berjengit. Pedasnya lada akan menghantam rongga mulut dalam sekejap. Ia baru mengeluarkan “tuah” saktinya tatkala dicampur ke dalam steik, mi instan, roti bakar, telur setengah matang, dll.
Maknai lagi kegunaannya. Lada dan kawan-kawan sejatinya bukanlah kebutuhan utama. Namun, saking saktinya, mereka telah mampu menggerakkan tak hanya kerajaan-kerajaan besar, tapi juga otoritas gereja dunia di Vatikan.
Langit adalah batas
Kala membicarakan rempah-rempah, maka langit adalah batas. Mari kita tengok kabar terkini dari kunyit, yang jarang dibicarakan khalayak kala topik tentang rempah-rempah mengemuka. Kunyit, diam-diam, ternyata menghanyutkan. Future Market Insights pada 2018 menaksir tingkat pertumbuhan pasar kunyit dunia di angka 5,5% per tahun.
Mengacu pada data The Observatory of Economic Complexity (OEC), Indonesia sudah ambil bagian dalam perniagaan kunyit dunia. Negara kita adalah pemasok terbesar keempat (2,48%) setelah Cina (62,6%), Vietnam (5,37%), dan Myanmar (5,27%). Kunyit menjadi perhatian dunia karena manfaatnya di bidang kesehatan, yang mewujud dalam minuman, suplemen, obat-obatan, hingga kosmetik.
Tentu tak akan ada habisnya jika kita memaparkan seluruh nilai ekonomis baru dari bermacam rempah-rempah. Mengambil hikmah dari betapa serbagunanya kunyit, maka pandangan kita terhadap jalur rempah perlu diperluas.
Untuk merevitalisasi jalur rempah membutuhkan pembaruan konsep melalui gerakan yang mencakup kesenian, sastra, serta kebudayaan secara umum. Terlepas dari segala manfaat dan kandungan nilai ekonominya, masyarakat dapat memanfaatkan jalur rempah sebagai pengingat, sebuah monumen nonbenda yang telah berperan penting menciptakan peradaban nusantara.
Inovasi adalah penggerak sejarah, begitu kata Joseph Schumpeter. Lebih jelasnya, ekonom Austria itu menjelaskan bahwa inovasi adalah kebijakan apa pun yang diambil pengusaha untuk mengurangi ongkos produksi, serta meningkatkan permintaan terhadap produk yang ia miliki atau kembangkan.
Di sini, produk yang sedang kita upayakan adalah rempah-rempah, jalur rempah, dan kebudayaan maritim. Tantangannya: semua orang hampir melupakan ketiga hal tersebut. Atau tidak menganggapnya penting. Jangan salahkan penjajah Belanda yang telah memaksa kita ke “selatan” dan “memunggungi laut”, mematri di sanubari berbagai generasi kalimat sakti berikut: “bangsa kita bangsa agraris”. Apalagi semboyan tersebut direproduksi secara kolosal, utamanya di zaman pemerintahan Soeharto.
Jika kita terus saja mencari kesalahan orang atau pihak lain, kita tidak akan ke mana-mana. Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah, mengapa ketiga hal tersebut seolah terus saja terabaikan? Padahal, bukankah narasi maupun kebijakan mengenai laut dan kemaritiman menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Joko Widodo?
Menurut saya, terlalu fokus pada kegunaan dan nilai ekonomis rempah-rempah tidak sepenuhnya menjanjikan. Rempah-rempah perlu diamati dari dampak historisnya terhadap berbagai segi kehidupan. Rempah-rempah telah menebar hikmah dan tuah terhadap geopolitik, globalisasi, arsitektur, penyebaran agama, kapitalisme, hingga nation-state. Ia bisa diamati dan memberi manfaat ke berbagai disiplin akademik.
Semua itu mensyaratkan inovasi yang, bila tepat guna, akan mengatasi rendahnya minat masyarakat terhadap jalur rempah, kebaharian atau kemaritiman, hingga rempah-rempah. Dan, agaknya, kepada saudara tualah kita bisa belajar. Kepada Jepang, negeri maritim yang dapat memanfaatkan dengan baik situasi alamnya.
Budaya populer sebagai mesin tenun
Budaya populer tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang remeh. Apa lagi di masa sekarang, masa di mana identitas (entah kelas, agama, atau ras) semakin baur. Masyarakat kini menjadi—dan sudah seharusnya—semakin kosmopolit. Menjadi warga yang tinggal di suatu dunia di mana batas-batas telah runtuh berkat teknologi infomasi, globalisasi, serta kesamaan gaya hidup akibat kesamaan pola konsumsi (utamanya produk-produk kultural).
Sensibilitas moral Durkheimian, “collective conscience”, sudah semakin lapuk. Atau, justru menggema di ruang lingkup yang lebih luas, tak hanya mencakup suatu kota atau negara. Sederhanannya, kesamaan conscience ini membuat serial-serial TV seperti Game of Thrones, Stranger Things, atau mesin pencetak fantasi bernama Marvel bisa dinikmati hampir seluruh warga dunia.
Jepang, saudara tua kita itu, adalah ahli dalam meramu budaya populer yang, tak hanya bagus, melainkan juga kontekstual terhadap kenyataan hidup sehari-hari warganya. Kebudayaan bukan cuma tari-tarian atau eksotisme suku pedalaman. Kebudayaan adalah cara hidup, mindset, serta labenswelt (‘dunia yang ditinggali’). Meminjam metafor Clifford Geertz, kita semua adalah laba-laba yang terjerat dalam webs of significance. Sarang laba-laba yang kita buat berpautan dengan sarang orang lain, juga dengan dengan ideologi dan kekuasaan.
Sederhananya begini. Di kartun-kartun (anime) Jepang, kita kerap menyaksikan bagaimana tokoh-tokohnya kerap berwisata ke pantai. Bahkan, komik (manga)t erlaris sepanjang masa One Piece pun berlatarkan kehidupan bahari, di mana antagonisnya merupakan bajak laut yang berani mengarungi samudra.
Mereka tak seperti kita, yang betah terus-terusan memunggungi laut. Senyampang dengan tema, kita bisa melihat pengaruh bahari terhadap makanan Jepang, mulai sushi hingga takoyaki. Dan seperti yang sama-sama kita saksikan, seaneh atau serumit apa pun tema cerita dalam komik, ciri khas bangsa dalam wujud makanan, tempat wisata, hingga pola pikir tetap tertuang.
Bandingkan dengan salah satu daerah di negara kita, Makassar. Yang acap disebut sebagai makanan khas kota itu justru berbahan dasar daging sapi. Padahal, daerah yang dulunya bernama Ujung Pandang itu berbatasan langsung dengan laut. Jika Luffy—protagonis utama One Piece—hanya bisa menaklukkan samudra khayalan, pelaut-pelaut Bugis dengan kapal pinisinya yang masyhur dengan berani mengarungi laut berombak ganas hingga ke Australia.
Urusan produksi produk-produk kreatif, anak-anak muda Indonesia sudah bisa diadu dengan pekerja kreatif bangsa lain. Alih-alih satu arah (top-down), pemerintah dengan pekerja kreatif justru harus berkolaborasi menciptakan konten-konten yang menarik dan kontekstual dengan semangat memajukan kebudayaan maritim.
Era kini, autentisitas sudah teramat cair sekaligus kabur. Produk-produk budaya pop adalah hasil hibrida antara bermacam formula dan ramuan. Iklim industri yang kondusif adalah satu syarat, tapi toh ternyata tidak cukup. Pemerintah Jepang—dan juga Korea Selatan di kemudian hari—menyadari pentingnya diplomasi kebudayaan yang dikenal sebagai soft power (‘diplomasi halus’) suatu negara. Sejak 1980, mereka mencanangkan program dan dana besar untuk mewujudkannya.
Secara ekonomi, dampaknya signifikan. Mari kita berkaca ke sang pengekor, Korea Selatan dengan hallyu-nya. Ilmuwan politik AS, Samuel Huntington pernah terkejut dengan perbandingan ekonomi antara Korsel dengan Ghana (2000). Ia mendapati bahwa tingkat perekonomian kedua negara—dengan growth national income sebagai indikator—berada di level yang sama di awal 1960-an.
Tiga dekade berselang, ekonomi Korsel lepas landas melampaui Ghana. Mereka menjelma raksasa industri, menempati urutan ke-14 sebagai negara berkekuatan ekonomi terbesar di dunia. Sementara perekonomian Ghana, catat Huntington, hanya seperlimabelasnya.
Membicarakan hallyu tidak bisa disandingkan dengan budaya pop AS ataupun “British invasion” asal Inggris. Mereka berasal dari negara adikuasa, yang menancapkan pengaruh ke penjuru bumi sejak lama. Selain mengalami penjajahan Jepang (1910 – 1945), Korsel pernah luluh lantak di segala segi karena berperang dengan Korea Utara (1950 – 1953).
Komersialisasi hallyu menjadi sinkron dengan semangat untuk bangkit. Ekonomi Korsel yang ditopang kapitalisme kroni pun—kala itu—sedang mekar. Mereka berani mengalokasikan 1 persen bujet negara untuk kebudayaan. Padahal, seperti Indonesia dan Thailand, Korsel menjadi negara yang paling terdampak krisis finansial 1997.
Lewat kebijakan segyehwa, pemerintah mengucurkan subsidi dan pinjaman berbunga rendah tak hanya kepada industri kreatif. Mereka turut mendorong institusi pendidikan untuk membuka jurusan industri kebudayaan—yang pada saat itu berbiak hingga 300 jurusan di seluruh penjuru negeri.
Dan kini mereka telah memanen hasil. Pada 2012, nilai produk budaya Korsel mencapai USD 5,02 miliar. Teraktual, dari valuasi ekonomi boyband BTS saja, mereka diperkirakan meraup sekira Rp 50,7 miliar.
Kembali ke Jepang. Melihat keberhasilan segyehwa Korea Selatan dan lesunya perekonomian pasca boom, mereka kembali mengukur diri. Hasilnya, sebuah program baru bernama Cool Japan dicanangkan pada 2011, yang dipayungi Kementrian Ekonomi, Perdagangan dan Industri negara tersebut.
Kebijakan tersebut bukan tanpa kritik. Tapi, kita tidak perlu mengulasnya lebih jauh karena mengadopsinya secara mentah-mentah pun merupakan tindakan keliru. Untuk fase awal, gerakan ini wajib fokus menyasar masyarakat di negara sendiri. Jangan terlalu sembrono dan ambisius, lalu bernafsu menciptakan program supaya “dikenal” dunia.
Berkaca pada kondisi pandemi COVID-19, yang telah membuat lunglai sektor pariwisata, sasaran industri kreatif bisa dialihkan ke banyak hal lain yang tak kalah potensial. Industri kreatif bukan hanya sektor pariwisata. Kerja-kerja menggunakan otak seperti yang dilakukan lembaga riset pun masuk dalam bingkai ekonomi kreatif.
Komik, novel, film, musik, karya sains, serta inovasi teknologi yang menyentuh jalur rempah dan kebudayaan maritim patut disokong dengan sepenuh tenaga. Semangat inovasi teknologi era kiwari, yang mengedepankan kolaborasi, memiliki potensi luar biasa luas jika menyangkut urusan bahari.
Bangsa kita kerap kali terjebak pada slogan dan seremoni. Kepada saudara tua, yang pernah luluh lantak oleh bom atom, kita perlu belajar. Seperti mereka yang mempelajari sistem sepak bola kita pada 1970-an akhir, menyempurnakannya, lalu lari meninggalkan kualitas tata kelola dan prestasi persepakbolaan kita.
